 | |
| Sejarah LPM |
Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, yang memposisikan Lembaga Ketahanan Nasional Masyarakat Desa (LKMD) sebagai lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan untuk dapat mewujudkan Ketahanan Nasional.
Kemudian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru yang berorientasikan kepada Pemberdayaan Masyarakat.
Dengan dijiwai dan disemangati undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, lahirlah prakarsa pertemuan Wakil Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) seluruh Indonesia, sehingga terjadinya Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung, pada tanggal 18-21 Juli 2000, yang menghasilkan "Deklarasi Bandung" yang berhasil mereformasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagaimana 2 (dua) keputusannya yang sangat fundamental, yaitu :
- Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Terbentuknya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara Nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM)
Setelah deklarasi Bandung kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain, selain itu, lahirnya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara terstruktural mulai dari Tingkat Nasional sampai ke Tingkat Kecamatan.
Maka dengan semangat dan jiwa yang telah hidup dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana semangat dan jiwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang sekarang menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang telah berperan sebagai Mitra Pemerintah harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai Institusi yang mampu menggerakan Pembangunan menuju Kemandirian Masyarakat.
Dikutip dari berbagai sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar